Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Djoko Setijowarno: Membangun Sejarah dan Peradaban

KLIKSEMARANG.COM - Pakar transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengungkapkan,
sejarah dan peradaban transportasi di Indonesia ditandai dengan hadirnya kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus selesai, sehingga dapat memberikan manfaat. Kereta cepat adalah masa depan transportasi di Indonesia, meski menuai kontroversi," ungkap Djoko Setijowarno yang juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu.

Menurut dia, pro dan kontra atas pembangunan perkeretaapian di Indonesia tidak hanya terjadi sekarang, namun juga terjadi pada masa Kolonial Pemerintah Hindia Belanda ketika akan membangun perkeretapian di Pulau Jawa, 150 tahun yang lalu atau pertengahan abad ke-19).

Dari catatan sejarah, terjadi perdebatan yang cukup lama di kalangan akademisi dan pejabat Pemerintah Hindia Belanda baik yang berada di Indonesia maupun di Belanda (lebih 25 tahun) sebelum memutuskan pencangkulan pertama pada 17 Juli 1864 di Semarang. Terlebih sebelumnya sudah terbangun Jalan Raya Pos ( De Grote Postweg) sepanjang 1.000 kilometer (621 mil) di Jawa yang membentang dari Anyer (Banten) hingga Panarukan (Jawa Timur) atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36, Herman Willem Daendels (1808-1811).

Baca Juga: Djoko Setijowarno: Subsidi Anggkutan Barang Perlu Ditambah

Demikian pula halnya pembangunan MRT Jakarta dan LRT Jabodetebek terjadi pro dan kontra. Perdebatan itu tidak terjadi Indonesia, namun juga di banyak negara. Mungkin hanya di Negara China tidak terjadi pro dan kontra, karena sistem politik negaranya tidak memberikan ruang diskusi berkepanjangan.

Apalagi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang prosesnya begitu cepat tanpa perencanaan yang matang. Tentunya pasti akan semakin memperuncing perdebatan itu. Biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun atau membengkak Rp 27,09 triliun. Agar tidak terlalu besar pembengkakan, perlu upaya untuk menguranginya, misalnya penggunaan SDM dapat menggunakan SDM PT KAI yang sudah ada. Namun masih perlu dilakukan pelatihan khusus menyangkut operasional dan perawatan kereta cepat.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2023. Setidaknya ada tiga alasan kenapa Pemerintah RI memilih China ketimbang Jepang, yaitu janji tanpa APBN, tanpa jaminan pemerintah, dan terbuka soal teknologi. Namun dalam perjalanannya ada biaya tambahan.

Baca Juga: Menghindari Fatalitas Korban Jiwa Tabrak Belakang Truk, Inilah Penjelasan Pakar Transportasi Djoko Setijowarno

Keinginan awal Presiden Joko Widodo, pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung tidak dibiayai oleh negara melalui APBN. Proyek yang semula murni pembiayaan didanai oleh badan usaha (BUMN) kini bisa didanai dari APBN. Kendati melalui mekanisme Penanaman Modal Negara (PMN) dan yang membayar adalah para BUMN (PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN VIII)

Harapannya murni bisnis swasta, sehingga tidak membebani APBN, mengingat kebutuhan pembangun infrastruktur di luar Jawa sangat membutuhkan anggaran yang sangat besar. Namun, apa mau dikata, pandemic covid-19 telah menurunkan sektor perekonomian dunia. Dan berdampak pada kelangsungan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung.

Di banyak negara, kehadiran kereta cepat untuk mengalihkan pengguna pesawat terbang. Stasiun pemberangkatan dan kahir terletak di pusat kota, bukan pinggiran kota.

Kemajuan Pekerjaan

Djoko memaparkan, kereta Cepat Jakarta-Bandung dibangun sepanjang 142,3 km yang terdiri 13 terowongan (tunnel), pemotongan (cutting) 19,2 km (13,5 persen), tanggul (embankment) sepanjang 23,58 km (16,6 persen), terowongan (tunnel) sepanjang 16,82 km (11,8 persen) dan konstruksi melayang (elevated) sepanjang 82,7 km (58,1 persen).

Data dari PT KCIC, hingga 25 November 2022 construction progress mencapai 81,66 persen dan investment progress 91,40 persen. Pekerjaan jembatan 97,27 persen, subgrade 80,57 persen dan terowongan 99,48 persen. Sementara Sta. Halim 73,87 persen, Sta. Karawang 71,55 persen, Sta. Padalarang 11,19 persen, Sta. Tegalluar 85,20 persen dan Depo Tegalluar 75,79 persen.

Baca Juga: Update Korban Gempa Cianjur, 323 Orang Meninggal Dunia dan 9 Orang Belum Ditemukan